Sikap Positif terhadap Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan

            Demokrasi telah menjadi pilihan bagi hampir semua bangsa di dunia, tak terkecuali bangsa Indonesia. Di antara bangsa – bangsa itu perbedaannya terletak pada tingkat perkembangannya. Ada bangsa yang sudah sedemikian maju dalam berdemokrasi dan ada yang masih dalam pertumbuhan. Di samping itu ada perbedaan latar belakang sosial-budaya yang berpengaruh terhadap corak demokrasi di masing – masing Negara.
            Bangsa Indonesia tentu menginginkan perkembangan demokrasi yang semakin baik di negaranya. Oleh karena itu kita wajib menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan. Sikap positif itu perlu dibuktikan dengan sikap dan perbuatan yang sejalan dengan unsur – unsur rule of law atau syarat – syarat demokrasi sebagaimana yang telah dikemukakan.
            Bagi penguasa, kekuasaan yang dimiliki harus dijalankan sesuai dengan prinsip – prinsip demokrasi. Penguasa harus menunjukkan kemauan politik (political will) untuk menyesuaikan setiap langkah dan kebijakannya dengan demokrasi. Selain itu, sikap dan tingkah lakunya harus mencerminkan sosok pribadi seorang demokrat.
            Bagi rakyat biasa, mereka harus menyadari berbagai hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan melaksanakannya dengan baik. Rakyat harus mampu memilih pemimpin secara cerdas, berani menyatakan pendapat, serta ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, rakyat juga harus mematuhi hukum, menghormati pemerintahan yang sah, menjaga ketertiban umum, dan lain – lain.
Hal ini sejalan dengan falsafah Negara Pancasila. Demokrasi Pancasila mengajarkan prinsip – prinsip berikut.
a.     Persamaan
b.     Keseimbangan antara hak dan kewajiban
c.      Kebebasan yang bertanggung jawab
d.     Kebebasan berkumpul dan berserikat
e.     Kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat
f.       Bermusyawarah
g.      Keadilan sosial
h.     Kekeluargaan dan persatuan nasional
i.       Cita – cita nasional

1.     Persamaan
            Artinya, setiap individu itu sama dan sederajat, tidak ada diskriminasi antara satu dengan yang lain, tidak membedakan warna kulit, keturunan, jenis kelamin, status sosial, kedudukan, dan sebagainya. Contoh penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari – hari berdasarkan prinsip persamaan antara lain :
a.     Membiasakan diri  untuk bersedia menghargai orang lain.
b.     Membiasakan diri untuk bersedia diajak berdialog dengan siapapun.
c.      Membiasakan diri mau memperhatikan, menerima usul, saran, serta pendapat orang lain.

2.     Keseimbangan antara Hak  dan Kewajiban
            Artinya, terdapat keserasian dan keharmonian antara apa yang diperbuat dan apa yang diperolehnya. Bahwa setiap orang yang melakukan kewajiban – kewajibannya, wakar bila ia berhak memperoleh hak – haknya. Contoh penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari – hari  berdasarkan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban antara lain :
a.     Berani menyampaikan pendapat dalam forum dengan cara yang santun dan baik.
b.     Melakukan unjuk rasa atau demonstrasi secara tertib dan aman.
c.      Menggunakan hak pilihnya dengan sebaik – baiknya demi mensukseskan pemilihan umum.
d.     Datang menghadiri kegiatan kampanye pemilihan umum dengan tertib dan sopan.
e.     Menjadi anggota atau simpatisan partai politik dan mendukung program – programnya.
f.       Bersedia menghargai orang lain yang menjadi anggota atau simpatisan partai politik sekalipun aliran politiknya berbeda dengan kita.

3.     Kebebasan yang Bertanggung Jawab
            Artinya, meski setiap individu bebas menyampaikan sesuatu atau berbuat sesuatu, namun ia harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri, sesamanya, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari – hari berdasarkan prinsip kebebasan yang bertanggung jawab antara lain :
a.     Berani mengungkapkan ide – ide atau gagasan untuk kebenaran dan keadilan.
b.     Menolak tindakan kewenang – wenangan.
c.      Berani merombak pemerintahan yang otoriter.
d.     Melaksanakan kebijakan pemerintahan yang demokratis.
e.     Menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan.
f.       Menghargai harkat dan martabat manusia.

4.     Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
            Artinya, setiap warga Negara bebas melaksanakan permusyawaratan, rapat, forum dialog, dan sebagainya, serta bebas untuk menjadi anggota suatu perkumpulan, organisasi, atau partai yang mempunyai komitmen dan tujuan untuk memajukan bangsa dan Negara Indonesia. Contoh penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari – hari berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat antara lain :
a.     Mendukung suatu perkumpulan remaja atau karang taruna.
b.     Menghargai kegiatan yang diadakan oleh sebuah asosiasi.
c.      Membiasakan menyelesaikan masalah melalui forum musyawarah.
d.     Membentuk kelompok – kelompok kajian atau diskusi, dan lain – lain.

5.     Kebebasan Mengeluarkan Pikiran dan Pendapat
            Artinya, setiap orang dijamin hak – haknya dalam konstitusi untuk secara bebas mengeluarkan pikiran dan pendapat baik secara lisan maupun tertulis. Contoh penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari – hari berdasarkan prinsip kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat antara lain :
a.     Saling merespon atau member tanggapan terhadap berbagai kebijakan.
b.     Memberikan sumbangan saran, idea tau gagasan.
c.      Selalu mendukung kinerja tim perumus.
d.     Memberikan solusi penyelesaian masalah.

6.     Bermusyawarah
            Artinya, mengedepankan musyawarah sebagai proses pengambil keputusan bersama. Contoh penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari – hari berdasarkan prinsip musyawarah antara lain :
a.     Membiasakan diri selalu berunding dengan pihak – pihak terkait untuk kebaikan bersama.
b.     Membiasakan diri musyawarah untuk mengambil suatu keputusan untuk kepentingan bersama.
c.      Menghargai dan melaksanakan keputusan yang diambil melalui musyawarah.
d.     Mendukung terselenggaranya permusyawaratan dalam penyelesaian masalah atau konflik.

7.     Keadilan Sosial
            Artinya, setiap individu mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, tidak pilih kasih, dan tidak sewenang – wenang. Contoh penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari – hari berdasarkan prinsip keadilan sosial antara lain:
a.     Membiasakan diri untuk menghormati aturan – aturan hukum.
b.     Melaksanakan peraturan perundangan dengan penuh rasa tanggung jawab.
c.      Membiasakan diri untuk berbuat baik dan benar.
d.     Membiasakan diri untuk jujur.

8.     Kekeluargaan dan Persatuan Nasional
            Artinya, setiap pribadi merupakan bagian dari anggota masyarakat dan menjadi bagian dari anggota warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, masing – masing anggota warga Negara Indonesia mencintai Indonesia sebagai tanah air dan tanah tumpah darahnya. Contoh penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari – hari berdasarkan prinsip kekeluargaan dan persatuan nasional antara lain :
a.     Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman pendapat, kepentingan, dan tingkah laku.
b.     Menghargai dan menghormati adanya perbedaan dalam ikatan persatuan bangsa Indonesia.
c.      Selalu mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau golongan.
d.     Membiasakan diri untuk mengedepankan persatuan walaupun terhadap perbedaan.

9.     Cita – cita Nasional
            Artinya, setiap individu warga Negara Indonesia berkewajiban untuk membiasakan diri merealisasikan cita – cita proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Contoh penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari – hari berdasarkan prinsip cita – cita nasional antara lain :
a.     Turut serta membantu penegakan pemerintahan yang melindungi dan memperjuangkan hak – hak serta kepentingan rakyat.
b.     Membiasakan diri bersama – sama untuk rela berkorban dalam rangka tegaknya kedaulatan rakyat di Negara Republik Indonesia.
c.      Rela berkorban untuk kejayaan bangsa dan Negara Indonesia.

Pentingnya Kehidupan Demokrasi dalam Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara



Sejarah Demokrasi Dunia
            Sistem demokrasi yang terdapat di Negara kota (City State) Yunani kuno khususnya Athena, merupakan demokrasi langung (Direct Democracy), yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat  keputusan – keputusan politik yang dijalankan secara langsung oleh seluruh warga Negara yang tidak berdasarkan mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani kuno dapat dilaksanakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi sederhana, wilayahnya terbatas (daerah terdiri dari kota dan daerah sekitarnya), serta jumlah penduduk sedikit (300.000 dalam satu Negara kota). Selain itu, ketentuan – ketentuan demokrasi tidak berlaku bagi mayoritas dari budak belian dan pedagang asing.
            Pada zaman Romawi sampai abad pertengahan (abad XV) pelaksanaan demokrasi mengalami kemunduran karena banyak berkembang praktek – praktek tirani, olgarki, dan diktator. Namun, semenjak zaman Renaissance (abad XIX), ajaran demokrasi bangkit kembali dengan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut.
a.     Rakyat tidak senang dengan adanya praktek – praktek yang sewenang – wenang dari penguasa.
b.     Rakyat menuntut persamaan hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
c.      Pemahaman yang lebih baik tentang konsep – konsep atau teori – teori demokrasi yang mengarah pada prinsip – prinsip didalam hak asasi manusia.

            Perkembangan demokrasi selanjutnya semakin dibutuhkan sebagai system pemerintahan dan Negara – Negara di seluruh dunia.
            Menurut Hans Kelsen, pada  dasarnya demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat.
            Tidak ada system perwakilan di Pemerintahan Yunani. Setiap orang adalah badan pengambil keputusan seumur hidupnya. Kelihatannya hampir berbentuk demokrasi total kecuali fakta bahwa wanita, budak dan penduduk asing (lebih dari 50% populasi) tidak dianggap sebagai warga Negara jadi tidak diijinkan member suara mereka. Sejak saat itu dunia mengakui system yang dijalankan di Yunani dengan cara meniru, mengadopsi, menjadikan dasar, atau menyesuaikan dengan situasi, dan sebagainya.
            Pericles, seorang diantar para pemimpin demokrasi Athena tahun 403, berargumentasi bahwa demokrasi berhubungan toleransi, tetapi tidak membuat klaim khusus bagi pemerintahan mayoritas.  Baik Plato maupun Aristoteles mengingatkan bahwa demokrasi harus mempertimbangkan ‘The Larger’ dan ‘The Wiser’. Aristoteles tetap menyebutkan pentingnya pemerintahan mayoritas dengan mengatakan bahwa ‘The Majority ought to be sovereign, rather than the best,where the best are few … A feast to which all contribute is better than one given at one man’s expense”.
            Plato khususnya prihatin jika demokrasi lebih mengutamakan mayoritas yang tidak berpendidikan atau miskin yang kemudian bisa membenci kaum kaya, atau  pemerintahan yang diatur oleh mereka yang tidak bijaksana. Biasanya minoritas yang kalah disebut ‘The Wiser’. Hanya di abad ke 17 pengukuhan terhadap demokrasi didasarkan pada asumsi tentang kesetaraan semua warga Negara, hal ini muncul sebagai akibat dari reformasi Protestan.
            Kerajaan Romawi (509-27 SM) mengambil elemen – elemen demokrasi Yunani dan diterapkan dalam pemerintahannya. Pemerintahan Romawi adalah perwakilan demokrasi yang terwakili dalam para bangsawan di Senat dan perwakilan di warga biasa di Dewan. Kekuasaan pemerintahanterbagi dalam dua cabang tersebut dan mereka memberi suara untuk berbagi masalah. Cicero, negarawan Romawi masa itu berpendapat bahwa masyarakat memiliki hak tertentu yang harus dipelihara, ia juga berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah dan kekuasaan politk harus berasal dari rakyat.
            Di dalam Negara modern, demokrasi tidak lagi bersifat langung, tetapi bersifat tidak langsung atau berdasarkan perwakilan (Representative Democracy).

Sejarah Demokrasi Indonesia
            Semenjak kemerdekaan 17 Agustus 1945, UUD 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah Negara demokrasi. Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih oleh rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan Negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di Indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan system pemerintahan. Setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan sebagai pemenang pemilu.
            Diskursus demokrasi di Indonesia tak dapat dipungkiri, telah melewati perjalanan sejarah yang demikian panjangnya. Berbagai ide dan cara telah coba dilontarkan dan dilakukan guna memnuhi tuntutan demokratisasi di Negara kepulauan ini. Usaha untuk memenuhi tuntutan mewujudkan pemerintahan yang demokratis tersebut misalnya dapat dilihat dari hadirnya rumusan model demokrasi Indonesia di dua zaman pemerintahan Indonesia, yakni Orde Lama dan orde Baru.

Munculnya Kekuatan Politik baru yang Pragmatis
            Pasca jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 lewat perjuangan yang panjang oleh mahasiswa, rakyat, dan politisi, kondisi politik yang dihasilkan tidak mengarah ke perbaikan yang signifikan. Amandemen UUD 1945 yang banyak merubah system politik saat ini, penghapusan dwi fungsi ABRI, demokratisasi hampir di semua bidang, dan banyak hal positif lainnya. Namun begitu, perubahan – perubahan itu tidak banyak membawa perbaikan kondisi ekonomi dan sosial di tingkat masyarakat.
            Perubahan politik di Indonesia, hanya menghasilkan kembali kekuatan Orde Baru yang berhasil berkonsolidasi dalam waktu singkat, dan munculnya kekuatan politik baru yang pragmatis. Infiltrasi sikap yang terjadi pada kekuatan baru adalah karena mereka terpengaruh system yang memang diciptakan untuk dapat terjadinya korupsi dengan mudah.
            Demokrasi adalah sebuah nilai yang memberikan kebebasan dan partisipasi masyarakat. Dengan demokrasi, para warga Negara dapat dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Idealismenya, setiap individu berhak menentukan segala hal yang dapat mempengaruhi kehidupannya, baik dalam personal maupun sosial. Demokrasi juga adalah cara yang efektif untuk mengontrol kekuasaan agar tidak menghasilkan penyalahgunaan wewenang.

Ada tiga masa yang lazim diketahui dalam membicarakan masalah ini, sebagaimana uraian Budiardjo (1983) :
·       Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi (konstitusionil) yang menonjolkan peran parlemen dan partai – partai. Masa ini seting disebut sebagai Demokrasi Parlementer.
·       Masa Republik Indonesia II, yaitu masa Demokrasi Terpimpin, yang muncul sebagai dampak dari konflik politik berkepanjangan  dari demokrasi parlementer.
·       Masa Republik Indonesia III, yaitu masa dimana Demokrasi Pancasila diterapkan, baik yang secara faktual menyimpang dari rumusan Pancasila itu sendiri ataupun yang secara ideal tetap diwacanakan.

Pentingnya Kehidupan Demokrasi dalam Masyarakat
            Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial yang bersama – sama orang lain ditengah – tengah masyarakat. Demokrasi merupakan system dan tatanan yang dipandang mampu menampung segala permasalahan dan aspirasi yang berkembang didalam kehidupan masyarakat maka perlu dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Adapun arti penting kehidupan demokratis dalam kehidupan masyarakat antara lain :
a.     Meningkatkan rasa kasih sayang di antara sesame warga masyarakat.
b.     Terjalinnya komunikasi yang akrab dan harmonis di antara sesama warga masyarakat sebab semua kehendak/keinginan anggota masyarakat dapat disalurkan.
c.      Terhindarnya tindak kekerasan antara warga masyarakat demokrasi anti kekerasan, permasalahan diselesaikan secara damai.
d.     Memberi motivasi kepada seluruh warga masyarakat untuk bekerja lebih giat karena semua anggota keluarga merasa senang dan puas, merasa lebih dihargai kedudukannya di masyarakat.
e.     Dapat meningkatkan keamanan, ketertiban masyarakat sebab dengan terwujudnya kehidupan demokratis semua warga masyarakat puas, tidak ada yang memiliki rasa dendan dan benci terhadap warga masyarakat lainnya.
f.       Meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotong royongan sehingga semangat didalam melaksanakan pembangunan.
g.      Menghilangkan rasa saling curiga mencurigai di antara sesama warga masyarakat.

Perwujudan demokrasi Pancasila dalam berbagai kehidupan :
a.     Keluarga
·       Masalah keluarga dibahas secara musyawarah mufakat.
·       Menghormati pendapat anggota keluarga.
·       Mengakui perbedaan yang ada.
b.     Sekolah
·       Menghargai pendapat teman.
·       Berani menyampaikan gagasan atau pendapat.
·       Pemilihan ketua kelas atau OSIS.
c.      Masyarakat
·       Pemilihan Kepala Desa atau Ketua RT/RW.
·       Rembug desa (musyawarah desa) menyangkut pembangunan desa.
d.     Bangsa dan Negara
·       Pemilihan Presiden.
·       Sidang umum MPR dan DPR.
·       Pemilu 5 tahun sekali.

Unsur – unsur Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan


1.     Partisipasi Masyarakat dalam Kehidupan Bernegara
            Dalam demokrasi, setiap warga berhak menentukan kebijakan publik, seperti penentuan anggaran, peraturan – peraturan, dan kebijakan – kebijakan publik. Namun, oleh karena secara praktis tidak mungkin melibatkan semua warga suatu Negara dalam pengambilan keputusan (sebagaimana pada Zaman Yunani Kuno), maka digunakan prosedur pemilihan wakil. Warga Negara memilih wakil – wakil mereka di pemerintahan.
            Pemerintahan demokratis diberi kewenangan membuat keputusan melalui mandat yang di peroleh melalui pemilu. Pemilihan umum yang teratur (regular) memungkinkan partai – partai yang telah memenuhi syarat menjadi peserta pemilihan umum turut bersaing, mengumumkan kebijakan-kebijakan alternatif mereka agar didukung masyarakat. Selanjutnya warga Negara melalui hak memilihnya yang periodik dapat terus menjaga agar pemerintahnya bertanggung jawab kepada masyarakat. Dan jika pertanggungjawaban itu tidak diberikan, maka warga Negara dapat mengganti pemerintahan melalui mekanisme demokrasi yang tersedia. Hal itu sesuai dengan definisi demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Ia mengatakan, demokrasi  adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
            Didalam proses pemilu, pertama – tama pemilu harus jujur. Pemilihan harus menawarkan kepada para pemilih suatu pilihan yang nyata di antara partai-partai yang  menawarkan program berbeda. Pemilihan harus diawasi oleh petugas resmi dan tidak memiliki kepentingan pribadi, yang dipercaya untuk menjamin suara bahwa tidak seorang pun memberikan suara lebih dari satu kali dan bahwa suara-suara dihitung secara jujur dan akurat.
            Partisipasi rakyat tidak hanya berupa partisipasi dalam mekanisme lima tahunan (pemilu) itu saja. Khusus bagi rakyat yang telah memilih, mereka berhak dan bertanggung jawab untuk menyuarakan aspirasi atau kritik kapan saja terhadap para wakil dan pemerintah yang mereka pilih. Hal yang lazim disebut gerakan ekstraparlementer. Hal ini mengingatkan kenyataan bahwa baik pemerintah maupun wakil rakyat yang mereka pilih bisa saja membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi mereka. Berkenan dengan kebajikan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, misalnya, para wakil seringkali diam saja, atau malah kongkalikong dengan pemerintah. Untuk itu, masyarakat harus tetap mengawasi mereka dan tidak hanya tunggu saat pemilu berikutnya. Inilah yang disebut demokrasi partisipatoris.

2.     Kebebasan
            Unsur kedua dan bahkan lebih mendasar dalam demokrasi adalah  kebebasan, yaitu kebebasan berekspresi, berkumpul, berserikat, dan media (Koran, radio, TV). Kebebasan memungkinkan demokrasi berfungsi. Kebebasan memberi oksigen agar demokrasi dapat bernafas.
a.     Kebebasan berekspresi memungkinkan segala masalah bisa diperdebatkan, memungkinkan pemerintah di kritik, dan memungkinkan adanya pilihan – pilihan lain.
b.     Kebebasan berkumpul memungkinkan rakyat berkumpul untuk melakukan diskusi.
c.      Kebebasan berserikat memungkinkan orang – orang untuk bergabung dalam suatu partai atau kelompok penekan untuk mewujudkan pandangan atau cita – cita politik mereka.

            Ketiga kebebasan ini memungkinkan rakyat mengangambil bagian dalam proses demokrasi.
            Media yang bebas (artinya media tidak dikendalikan oleh penguasa) membantu rakyat mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membuat pilihan mereka sendiri. Tanpa media yang bebas dan tanpa kebebasan berekspresi yang luas (melalui percakapan, buku – buku, film – film, dan bahkan poster – poster dinding), rakyat seringkali sulit mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi, dan bahkan sulit membuat keputusan yang berbobot mengenai apa yang harus mereka pilih demi mencapai suatu keadaan masyarakat yang mereka inginkan.

3.     Supremasi Hukum (Daulat Hukum)
            Unsur penting lainnya, adalah Supremasi Hukum (Rule of Law). Supremasi mempunyai arti kekuasaan tertinggi (teratas). Hukum mempunyai arti peraturan. Jadi, Supremasi Hukum mempunyai pengertian sebagai suatu peraturan yang tertinggi.
            Tidak ada gunanya pemerintah membiarkan semua kebebasan yang disebut diatas bertumbuh apabila pemerintah menginjak – injaknya. Pengalaman banyak Negara menunjukkan banyak pengkritik dijebloskan kedalam penjara, banyak demonstran yang menentang kebijakan pemerintah dibubarkan dengan cara kekerasan, dan bahkan banyak diantara mereka ditembak mati secara diam – diam oleh agen – agen rahasia Negara. Agar kebebasan bertumbuh subur, rakyat harus yakin bahwa kebebasan itu berlaku tetap.

4.     Pengakuan akan Kesamaan Warga Negara
Dalam demokrasi, semua warga Negara diandaikan memiliki hak – hak politik yang sama, jumlah suara yang sama, hak pilih yang sama, akses atau kesempatan yang sama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kesamaan disini juga termasuk kesamaan didepan hukum dari rakyat jelata sampai pejabat tinggi. Semuanya sama dihadapan hukum.
a.     Di Bidang Ekonomi, setiap individu memiliki hay yang sama melakukan usaha ekonomi (berdagang, bertani, berkebun, menjual jasa, dan sebagainya) untuk memenuhi dan meningkatkan taraf hidupnya.
b.     Di Bidang Budaya, setiap individu mempunyai kesamaan hak dalam mengembangkan seni, misalnya, berkreasi dalam seni tari, seni lukis, seni musik, seni pahat, seni bangunan (arsitektur) dan sebagainya.
c.      Dalam Bidang Politik, setiap orang memiliki hak politik yang sama, yakni setiap individu berhak secara bebas memilih, menjadi anggota salah satu partai politik, atau mendirikan partai politik baru sesuai perundang – undangan yang berlaku. Juga memiliki hak dalam pengambilan keputusan baik dalam lingkup keluarga atau masyarakat melalui mekanisme yang disepakati dengan tidak membedakan status, kedudukan, jenis kelamin, agama, dan sebagainya.
d.     Dalam Bidang Hukum, setiap individu memiliki kedudukan yang sama, yakni berhak untuk mengadakan pembelaan, penuntutan, berperkara di depan pengadilan.
e.     Di Bidang Pertahanan dan Keamanan, setiap individu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembelaan Negara.

5.     Pengakuan akan Supremasi Sipil atas Militer
            Supremasi Sipil adalah salah satu agenda yang selalu turut dibicarakan dalam diskusi sipil versus militer. Kata sipil dalam frase supremasi sipil atau civil supremacy sebenarnya me-refer kepada masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang di maksud adalah masyarakt dalam sebuah peradaban atau civilization atau, masyarakat beradab. Jadi, supremasi sipil dimaknai sebagai pengakuan bahwa rakyat atau masyarakat beradab adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat dalam masyarakat beradab kemudian memilih representasi dan dengan mekanisme nasional yang telah di sepakati memberikan madat itu kepada Pemerintah. Pemerintah yang dipilih atau diangkat oleh masyarakat beradab itu adalah pemerintah yang legitimate.
            Pemerintah yang legitimate itu akan mengedepankan kepentingan bangsa dan Negara. Dan idealnya akan menjalankan fungsi itu secara optimal. Supremasi sipil sesungguhnya berlaku disemua aspek.
            Dalam sebuah Negara yang benar – benar demokratis, sipil mengatur militer, bukan sebaliknya. Hal ini mengandung dua arti. Pertama, sipil mengendalikan militer. Kedua, militer aktif tidak diperkenankan menjadi pejabat Negara (lurah, camat, walikota, bupati, gubernur, presiden, dan sebagainya). Militer hanya bertanggung jawab mengamankan Negara terhadap ancaman dari  luar.

Azas/prinsip Negara demokrasi, meliputi :
a.     Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
b.     Partisipasi rakyat dalam pemeritahan.
c.      Supremasi hukum.

Ciri – ciri Negara demokrasi, meliputi :
a.     Memiliki lembaga perwakilan rakyat.
b.     Ada pemilu untuk memilih wakil rakyat.
c.      Ada lembaga yang mengawasi pemerintahan.
d.     Pemerintahan berdasarkan hukum (konstitusi).

Demokrasi berdasarkan partisipasi rakyat terbagi atas :
a.     Demokrasi Langsung, apabila rakyat dilibatkan secara langsung dalam proses demokrasi di negaranya.
b.     Demokrasi Tidak Langsung, apabila aspirasi rakyat disampaikan melalui  lembaga – lembaga yang mewakili suara rakyat.

Demokrasi berdasarkan hubungan lembaga Negara (system pemerintahan) terbagi atas:
a.     Demokrasi Parlementer, adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Ciri – cirinya :
·       Tanggung jawab pemerintahan di tangan cabinet (menteri).
·       Kabinet dipimpin Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).
·       Kedudukan kabinet dibawah dan tergantung parlemen.
·       Berlaku dalam Negara Republik atau Monarkhi Konstitutional.

b.     Demokrasi Presidensial, merupakan system pemerintahan Negara republik dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Ciri – cirinya :
·       Tanggung jawab pemerintahan di tangan Presiden.
·       Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
·       Presiden berkedudukan sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan.

Landasan Hukum Demokrasi Pancasila :
a.     Pancasila sila keempat.
b.     Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 : Negara berkedaulatan  rakyat.
c.      Pasal 1 ayat 2 : Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan sesuai UUD.

Azaz/ciri utama Demokrasi Pancasila, yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Mufakat adalah sesuatu ysng telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi, Musyawarah Mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak (rakyat), sehingga tercapai kebulatan pendapat.


Musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal berikut :
a.     Musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
b.     Pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan.
c.      Cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat.
d.     Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.
e.     Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.

Pengambilan keputusan dalam Demokrasi Pancasila memperhatikan hal berikut :
a.     Pengambilan keputusan sejauh mungkin melalui musyawarah mufakat.
b.     Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak (voting).

Mufakat tidak tercapai apabila :
a.     Terdapat perbedaan pendapat yang tidak dapat didekatkan lagi.
b.     Musyawarah dibatasi oleh waktu.

Proses dan mekanisme permusyawaratan harus memiliki unsur – unsur :
a.     Kejelasan masalah.
b.     Berkembang pendapat dengan alasan yang baik.
c.      Cenderung bersepakat.
d.     Dipimpin akal sehat dan hati nurani luhur serta rasa tanggung jawab.
e.     Semua pihak tunduk dan taat pada hasil keputusan.

            Nilai lebih (keunggulan) Demokrasi Pancasila adalah adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Karena tidak mengenal dominasi mayoritas (kelompok besar menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok kecil) ataupun tironi minoritas (kelompok kecil menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok besar).
            Nilai lebih musyawarah mufakat adalah pembahasan masalah didasarkan rasa saling menghormati, sehingga pelaksanaan keputusan mudah dan didukung oleh semua anggota.

Lembaga perwakilan rakyat terdiri atas :
a.     MPR sebagai penjelmaan rakyat, berkedudukan di ibukota Negara.
b.     DPR berkedudukan di  ibukota Negara.
c.      DPRD Tingkat I, berkedudukan di provinsi.
d.     DPRD Tingkat II, berkedudukan di kabupaten/kotamadya.

Contoh pemilihan pemimpin secara demokrasi antara lain :
a.     Pemilihan Presiden secara langsung oleh MPR.
b.     Pemilihan Gubernur oleh DPRD Tingkat I, kemudian diangkat oleh presiden melalui Mendagri.
c.      Pemilihan ketua partai politik atau organisasi kemasyarakatan.
d.     Pemilihan kepala desa secara langsung.
e.     Pemilihan Ketua OSIS secara langsung atau perwakilan.

Sikap yang diharapkan dalam musyawarah :
a.     Mengutamakan kepentingan rakyat  dan persatuan kesatuan.
b.     Diliputi semangat kekeluargaan.
c.      Menghormati kebebasan mengeluarkan pendapat.
d.     Tidak memaksakan kehendak.
e.     Menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur.
            f.   Keputusan harus dapat di pertanggung jawabkan.