Unsur – unsur Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan


1.     Partisipasi Masyarakat dalam Kehidupan Bernegara
            Dalam demokrasi, setiap warga berhak menentukan kebijakan publik, seperti penentuan anggaran, peraturan – peraturan, dan kebijakan – kebijakan publik. Namun, oleh karena secara praktis tidak mungkin melibatkan semua warga suatu Negara dalam pengambilan keputusan (sebagaimana pada Zaman Yunani Kuno), maka digunakan prosedur pemilihan wakil. Warga Negara memilih wakil – wakil mereka di pemerintahan.
            Pemerintahan demokratis diberi kewenangan membuat keputusan melalui mandat yang di peroleh melalui pemilu. Pemilihan umum yang teratur (regular) memungkinkan partai – partai yang telah memenuhi syarat menjadi peserta pemilihan umum turut bersaing, mengumumkan kebijakan-kebijakan alternatif mereka agar didukung masyarakat. Selanjutnya warga Negara melalui hak memilihnya yang periodik dapat terus menjaga agar pemerintahnya bertanggung jawab kepada masyarakat. Dan jika pertanggungjawaban itu tidak diberikan, maka warga Negara dapat mengganti pemerintahan melalui mekanisme demokrasi yang tersedia. Hal itu sesuai dengan definisi demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Ia mengatakan, demokrasi  adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
            Didalam proses pemilu, pertama – tama pemilu harus jujur. Pemilihan harus menawarkan kepada para pemilih suatu pilihan yang nyata di antara partai-partai yang  menawarkan program berbeda. Pemilihan harus diawasi oleh petugas resmi dan tidak memiliki kepentingan pribadi, yang dipercaya untuk menjamin suara bahwa tidak seorang pun memberikan suara lebih dari satu kali dan bahwa suara-suara dihitung secara jujur dan akurat.
            Partisipasi rakyat tidak hanya berupa partisipasi dalam mekanisme lima tahunan (pemilu) itu saja. Khusus bagi rakyat yang telah memilih, mereka berhak dan bertanggung jawab untuk menyuarakan aspirasi atau kritik kapan saja terhadap para wakil dan pemerintah yang mereka pilih. Hal yang lazim disebut gerakan ekstraparlementer. Hal ini mengingatkan kenyataan bahwa baik pemerintah maupun wakil rakyat yang mereka pilih bisa saja membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi mereka. Berkenan dengan kebajikan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, misalnya, para wakil seringkali diam saja, atau malah kongkalikong dengan pemerintah. Untuk itu, masyarakat harus tetap mengawasi mereka dan tidak hanya tunggu saat pemilu berikutnya. Inilah yang disebut demokrasi partisipatoris.

2.     Kebebasan
            Unsur kedua dan bahkan lebih mendasar dalam demokrasi adalah  kebebasan, yaitu kebebasan berekspresi, berkumpul, berserikat, dan media (Koran, radio, TV). Kebebasan memungkinkan demokrasi berfungsi. Kebebasan memberi oksigen agar demokrasi dapat bernafas.
a.     Kebebasan berekspresi memungkinkan segala masalah bisa diperdebatkan, memungkinkan pemerintah di kritik, dan memungkinkan adanya pilihan – pilihan lain.
b.     Kebebasan berkumpul memungkinkan rakyat berkumpul untuk melakukan diskusi.
c.      Kebebasan berserikat memungkinkan orang – orang untuk bergabung dalam suatu partai atau kelompok penekan untuk mewujudkan pandangan atau cita – cita politik mereka.

            Ketiga kebebasan ini memungkinkan rakyat mengangambil bagian dalam proses demokrasi.
            Media yang bebas (artinya media tidak dikendalikan oleh penguasa) membantu rakyat mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membuat pilihan mereka sendiri. Tanpa media yang bebas dan tanpa kebebasan berekspresi yang luas (melalui percakapan, buku – buku, film – film, dan bahkan poster – poster dinding), rakyat seringkali sulit mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi, dan bahkan sulit membuat keputusan yang berbobot mengenai apa yang harus mereka pilih demi mencapai suatu keadaan masyarakat yang mereka inginkan.

3.     Supremasi Hukum (Daulat Hukum)
            Unsur penting lainnya, adalah Supremasi Hukum (Rule of Law). Supremasi mempunyai arti kekuasaan tertinggi (teratas). Hukum mempunyai arti peraturan. Jadi, Supremasi Hukum mempunyai pengertian sebagai suatu peraturan yang tertinggi.
            Tidak ada gunanya pemerintah membiarkan semua kebebasan yang disebut diatas bertumbuh apabila pemerintah menginjak – injaknya. Pengalaman banyak Negara menunjukkan banyak pengkritik dijebloskan kedalam penjara, banyak demonstran yang menentang kebijakan pemerintah dibubarkan dengan cara kekerasan, dan bahkan banyak diantara mereka ditembak mati secara diam – diam oleh agen – agen rahasia Negara. Agar kebebasan bertumbuh subur, rakyat harus yakin bahwa kebebasan itu berlaku tetap.

4.     Pengakuan akan Kesamaan Warga Negara
Dalam demokrasi, semua warga Negara diandaikan memiliki hak – hak politik yang sama, jumlah suara yang sama, hak pilih yang sama, akses atau kesempatan yang sama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kesamaan disini juga termasuk kesamaan didepan hukum dari rakyat jelata sampai pejabat tinggi. Semuanya sama dihadapan hukum.
a.     Di Bidang Ekonomi, setiap individu memiliki hay yang sama melakukan usaha ekonomi (berdagang, bertani, berkebun, menjual jasa, dan sebagainya) untuk memenuhi dan meningkatkan taraf hidupnya.
b.     Di Bidang Budaya, setiap individu mempunyai kesamaan hak dalam mengembangkan seni, misalnya, berkreasi dalam seni tari, seni lukis, seni musik, seni pahat, seni bangunan (arsitektur) dan sebagainya.
c.      Dalam Bidang Politik, setiap orang memiliki hak politik yang sama, yakni setiap individu berhak secara bebas memilih, menjadi anggota salah satu partai politik, atau mendirikan partai politik baru sesuai perundang – undangan yang berlaku. Juga memiliki hak dalam pengambilan keputusan baik dalam lingkup keluarga atau masyarakat melalui mekanisme yang disepakati dengan tidak membedakan status, kedudukan, jenis kelamin, agama, dan sebagainya.
d.     Dalam Bidang Hukum, setiap individu memiliki kedudukan yang sama, yakni berhak untuk mengadakan pembelaan, penuntutan, berperkara di depan pengadilan.
e.     Di Bidang Pertahanan dan Keamanan, setiap individu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembelaan Negara.

5.     Pengakuan akan Supremasi Sipil atas Militer
            Supremasi Sipil adalah salah satu agenda yang selalu turut dibicarakan dalam diskusi sipil versus militer. Kata sipil dalam frase supremasi sipil atau civil supremacy sebenarnya me-refer kepada masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang di maksud adalah masyarakt dalam sebuah peradaban atau civilization atau, masyarakat beradab. Jadi, supremasi sipil dimaknai sebagai pengakuan bahwa rakyat atau masyarakat beradab adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat dalam masyarakat beradab kemudian memilih representasi dan dengan mekanisme nasional yang telah di sepakati memberikan madat itu kepada Pemerintah. Pemerintah yang dipilih atau diangkat oleh masyarakat beradab itu adalah pemerintah yang legitimate.
            Pemerintah yang legitimate itu akan mengedepankan kepentingan bangsa dan Negara. Dan idealnya akan menjalankan fungsi itu secara optimal. Supremasi sipil sesungguhnya berlaku disemua aspek.
            Dalam sebuah Negara yang benar – benar demokratis, sipil mengatur militer, bukan sebaliknya. Hal ini mengandung dua arti. Pertama, sipil mengendalikan militer. Kedua, militer aktif tidak diperkenankan menjadi pejabat Negara (lurah, camat, walikota, bupati, gubernur, presiden, dan sebagainya). Militer hanya bertanggung jawab mengamankan Negara terhadap ancaman dari  luar.

Azas/prinsip Negara demokrasi, meliputi :
a.     Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
b.     Partisipasi rakyat dalam pemeritahan.
c.      Supremasi hukum.

Ciri – ciri Negara demokrasi, meliputi :
a.     Memiliki lembaga perwakilan rakyat.
b.     Ada pemilu untuk memilih wakil rakyat.
c.      Ada lembaga yang mengawasi pemerintahan.
d.     Pemerintahan berdasarkan hukum (konstitusi).

Demokrasi berdasarkan partisipasi rakyat terbagi atas :
a.     Demokrasi Langsung, apabila rakyat dilibatkan secara langsung dalam proses demokrasi di negaranya.
b.     Demokrasi Tidak Langsung, apabila aspirasi rakyat disampaikan melalui  lembaga – lembaga yang mewakili suara rakyat.

Demokrasi berdasarkan hubungan lembaga Negara (system pemerintahan) terbagi atas:
a.     Demokrasi Parlementer, adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Ciri – cirinya :
·       Tanggung jawab pemerintahan di tangan cabinet (menteri).
·       Kabinet dipimpin Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).
·       Kedudukan kabinet dibawah dan tergantung parlemen.
·       Berlaku dalam Negara Republik atau Monarkhi Konstitutional.

b.     Demokrasi Presidensial, merupakan system pemerintahan Negara republik dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Ciri – cirinya :
·       Tanggung jawab pemerintahan di tangan Presiden.
·       Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
·       Presiden berkedudukan sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan.

Landasan Hukum Demokrasi Pancasila :
a.     Pancasila sila keempat.
b.     Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 : Negara berkedaulatan  rakyat.
c.      Pasal 1 ayat 2 : Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan sesuai UUD.

Azaz/ciri utama Demokrasi Pancasila, yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Mufakat adalah sesuatu ysng telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi, Musyawarah Mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak (rakyat), sehingga tercapai kebulatan pendapat.


Musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal berikut :
a.     Musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
b.     Pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan.
c.      Cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat.
d.     Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.
e.     Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.

Pengambilan keputusan dalam Demokrasi Pancasila memperhatikan hal berikut :
a.     Pengambilan keputusan sejauh mungkin melalui musyawarah mufakat.
b.     Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak (voting).

Mufakat tidak tercapai apabila :
a.     Terdapat perbedaan pendapat yang tidak dapat didekatkan lagi.
b.     Musyawarah dibatasi oleh waktu.

Proses dan mekanisme permusyawaratan harus memiliki unsur – unsur :
a.     Kejelasan masalah.
b.     Berkembang pendapat dengan alasan yang baik.
c.      Cenderung bersepakat.
d.     Dipimpin akal sehat dan hati nurani luhur serta rasa tanggung jawab.
e.     Semua pihak tunduk dan taat pada hasil keputusan.

            Nilai lebih (keunggulan) Demokrasi Pancasila adalah adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Karena tidak mengenal dominasi mayoritas (kelompok besar menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok kecil) ataupun tironi minoritas (kelompok kecil menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok besar).
            Nilai lebih musyawarah mufakat adalah pembahasan masalah didasarkan rasa saling menghormati, sehingga pelaksanaan keputusan mudah dan didukung oleh semua anggota.

Lembaga perwakilan rakyat terdiri atas :
a.     MPR sebagai penjelmaan rakyat, berkedudukan di ibukota Negara.
b.     DPR berkedudukan di  ibukota Negara.
c.      DPRD Tingkat I, berkedudukan di provinsi.
d.     DPRD Tingkat II, berkedudukan di kabupaten/kotamadya.

Contoh pemilihan pemimpin secara demokrasi antara lain :
a.     Pemilihan Presiden secara langsung oleh MPR.
b.     Pemilihan Gubernur oleh DPRD Tingkat I, kemudian diangkat oleh presiden melalui Mendagri.
c.      Pemilihan ketua partai politik atau organisasi kemasyarakatan.
d.     Pemilihan kepala desa secara langsung.
e.     Pemilihan Ketua OSIS secara langsung atau perwakilan.

Sikap yang diharapkan dalam musyawarah :
a.     Mengutamakan kepentingan rakyat  dan persatuan kesatuan.
b.     Diliputi semangat kekeluargaan.
c.      Menghormati kebebasan mengeluarkan pendapat.
d.     Tidak memaksakan kehendak.
e.     Menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur.
            f.   Keputusan harus dapat di pertanggung jawabkan.

1 komentar:

Ryano Azumi Kunnichiwa Kunnichiwa mengatakan...

Makasih sob materi'a
kunjungi balik blog saya ya di:
Ikubaru Blogzia:Politik dan Pemerintahan

Kasih kritik dan saran'a ya sob :)
Makasih

Poskan Komentar